TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemindahan kawasan tanki timbun bahan bakar minyak (BBM), Depo Plumpang milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakarta Utara, muncul setelah insiden kebakaran pada Jumat pekan lalu, 3 Maret 2023. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Rencana itu ditolak oleh pengamat perminyakan Kurtubi. Saran dia justru sebaliknya, pemukiman warga yang direlokasi dan dipindahkan. Menurut dia, sebaiknya Pertamina menegakkan aturan, karena lahan tersebut milik perusahaan pelat merah itu.
“Ada pun (warga) yang sudah tinggal mepet dengan lokasi tanki timbun dan pipanya ini, ya sebaiknya direlokasi menjauh, sehingga menjadi aman,” ujar Kurtubi melalui sambungan telepon pada Kamis, 9 Maret 2023.
Menurut mantan anggota Komisi VII Bidang Pertambangan dan Energi DPR RI itu, jika yang dipindahkan Depo Plumpang, harus membangun dari nol, sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu belum tentu tanahnya nanti seluas yang ada di Plumpang. Kurtubi menyarankan agar BUMN dan Pertamina memikirkannya baik-baik.
“Saya termasuk yang berpendapat sebaiknya yang direlokasi adalah masyarakat pemukiman yang sejak awal melanggar aturan keamanan dari infrastruktur energi,” tutur Kurtubi.
Penolakan relokasi Depo Plumpang Pertamina juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan warga sekitar depo harus pindah. Menurutnya, tempat yang ditinggali warga di sekitar Depo Plumpang adalah buffer zone atau zona rawan.
"Jangan dibalik ya. Depo Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang disuruh pindah," kata Luhut. "Kita harus jernih melihat ini, karena itu daerah kosong, itu bukan tanah kosong, memang dari dulu disiapkan itu," kata Luhut.
Selanjutnya: Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan....
